Tanduk Afrika Memanas: Mengapa Sikap Tegas Indonesia Soal Somaliland Bukan Sekadar Isu Politik Biasa?

Lebih dari Sekadar Berita: Ketika Peta Politik Afrika Dipertaruhkan

Bayangkan sebuah wilayah yang sudah tiga dekade lebih mendeklarasikan kemerdekaan, punya pemerintahan sendiri, bandara, bahkan mata uang, namun tetap dianggap 'bayangan' di peta dunia. Itulah Somaliland. Kini, langkah Israel yang secara sepihak mengakuinya sebagai negara berdaulat bukan hanya mengocok ulang peta politik Tanduk Afrika, tetapi juga memaksa negara-negara seperti Indonesia untuk mengambil sikap yang tegas. Dan sikap itu datang: penolakan keras.

Komisi I DPR RI baru-baru ini secara bulat mendukung langkah pemerintah yang menolak pengakuan Israel tersebut. Tapi, apa yang tampak seperti sekadar berita politik rutin ini sebenarnya adalah jendela untuk memahami posisi Indonesia di panggung global yang semakin kompleks. Ini bukan cuma soal 'setuju' atau 'tidak setuju' dengan Israel, melainkan tentang konsistensi pada prinsip dasar yang menjadi fondasi diplomasi kita sejak era Bung Karno.

Dukungan Komisi I: Bukan Hanya Persetujuan, Tapi Penguatan Prinsip

Suara yang datang dari Senayan sangatlah jelas. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa penolakan Indonesia adalah keputusan yang tepat dan konsisten. "Sikap Indonesia menolak langkah Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka adalah keputusan yang tepat dan sejalan dengan prinsip politik luar negeri kita," ujarnya seperti dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Pernyataan ini penting karena menunjukkan kesatuan sikap antara pemerintah dan parlemen dalam menghadapi isu sensitif internasional. Dave lebih lanjut menggarisbawahi bahwa Indonesia selalu menjunjung tinggi kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Dalam pandangannya, pengakuan terhadap entitas baru harus melalui proses dan kesepakatan internasional yang inklusif, bukan berdasarkan keputusan sepihak satu negara yang bisa memicu ketidakstabilan.

Mengurai Benang Kusut Somaliland: Negara yang 'Ada-Tapi-Tiada'

Untuk memahami betapa peliknya isu ini, kita perlu mundur sejenak. Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991, menyusul keruntuhan rezim Siad Barre. Sejak itu, wilayah ini berjalan dengan pemerintahan yang relatif stabil, memiliki kontrol atas wilayahnya, dan bahkan mengadakan pemilu multipartai yang diakui cukup demokratis untuk standar kawasan. Ironisnya, meski faktanya berfungsi sebagai negara, hanya segelintir negara—sebelum Israel—yang berani mengakuinya secara resmi.

Langkah Israel, seperti yang dikhawatirkan banyak pengamat, bukan tanpa pamrih. Analisis geopolitik menunjukkan ini kemungkinan terkait dengan akses strategis Israel ke Teluk Aden dan Laut Merah, jalur pelayaran vital dunia. Pengakuan ini bisa menjadi 'mata uang tukar' untuk mendapatkan pangkalan atau pengaruh di kawasan yang secara tradisional sulit ditembus Israel. Inilah yang membuat sikap Indonesia menjadi sangat krusial—kita menolak untuk menjadi bagian dari transaksi geopolitik yang mengabaikan proses hukum dan perdamaian.

Pandangan Unik: Antara Prinsip dan Kepentingan Nasional

Di sini, izinkan saya menyisipkan sebuah opini. Sikap Indonesia dalam kasus Somaliland ini adalah contoh nyata bagaimana 'bebas aktif' harus dijalankan: bebas menentukan sikap tanpa tekanan, dan aktif menjaga prinsip-prinsip yang menjadi fondasi tatanan dunia. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menolak pengakuan terhadap wilayah separatis di forum-forum internasional, dari Kosovo hingga Sahara Barat. Konsistensi ini adalah modal diplomasi kita.

Namun, ada dimensi lain yang sering luput. Tanduk Afrika adalah rumah bagi salah satu diaspora terbesar warga negara Indonesia di Afrika, terutama di Somalia dan negara tetangganya. Stabilitas kawasan ini berdampak langsung pada keamanan WNI di sana. Setiap gejolak yang dipicu oleh pengakuan sepihak berpotensi menciptakan gelombang ketidakstabilan yang konsekuensinya nyata. Jadi, penolakan ini bukan hanya soal prinsip abstrak, tetapi juga bentuk perlindungan kepentingan nasional yang sangat konkret.

Potensi Dampak Rantai: Bukan Hanya Soal Afrika

Kekhawatiran Dave Laksono bahwa langkah Israel bisa 'memperkeruh situasi' di Tanduk Afrika sangatlah beralasan. Kawasan ini sudah rapuh dengan adanya kelompok militan Al-Shabaab, persaingan pengaruh negara-negara Teluk, dan kelaparan kronis. Menambahkan variabel pengakuan negara baru yang kontroversial ibarat menyalakan korek api di gudang mesiu.

Lebih jauh, ini membuka preseden berbahaya. Bayangkan jika di kemudian hari, sebuah negara besar lain memutuskan untuk mengakui secara sepihak sebuah wilayah yang memisahkan diri di tempat lain di dunia, mungkin di kawasan yang lebih dekat dengan kita. Prinsip menghormati kedaulatan dan integritas territorial adalah tameng yang melindungi semua negara, termasuk Indonesia, dari intervensi dan disintegrasi yang dipicu dari luar.

Penutup: Diplomasi sebagai Cermin Jati Diri Bangsa

Pada akhirnya, kasus Somaliland mengajarkan kita satu hal: dalam diplomasi, konsistensi adalah mata uang yang paling berharga. Ketika Indonesia dengan tegas mengatakan 'tidak' kepada pengakuan sepihak Israel, kita sedang mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia tentang negara seperti apa kita. Kita adalah negara yang berdiri di atas prinsip, yang percaya bahwa perubahan peta dunia harus melalui dialog, bukan paksaan; melalui hukum internasional, bukan kekuatan sepihak.

Mungkin sikap ini tidak akan menjadi headline utama media global selama berhari-hari, tetapi dampaknya jauh lebih dalam. Ini memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai pihak yang dapat dipercaya dan prinsipil di mata negara-negara Global South, sekaligus menegaskan bahwa kita bukanlah bangsa yang mudah terbawa arus kepentingan negara adidaya. Sebagai warga negara, ada kebanggaan tersendiri melihat diplomasi kita berjalan dengan kompas moral yang jelas. Mari kita terus mengawasi dan mendukung langkah-langkah strategis seperti ini, karena di ruang sidang PBB yang jauh itu, suara Indonesia mewakili bukan hanya kepentingan nasional, tetapi juga suara hati nurani bangsa-bangsa yang mencintai perdamaian dan keadilan.