Skandal Bea Cukai: Enam Tersangka, Satu Kabur, dan Pertanyaan Besar Tentang Sistem

Bayangkan sebuah sistem yang seharusnya menjadi garda terdepan penerimaan negara, tiba-tiba menjadi celah bagi segelintir orang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Itulah gambaran yang muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap kasus yang melibatkan petinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bukan sekadar operasi kecil, penangkapan ini menyentuh level direktur hingga manajer perusahaan, mengisyaratkan adanya jaringan yang terstruktur. Yang lebih menarik, satu tersangka berhasil melarikan diri di tengah operasi, meninggalkan tanda tanya besar tentang efektivitas pengawasan internal.

Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (5/2/2026), Asep Guntur Rahayu selaku Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mengonfirmasi bahwa penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Enam nama resmi ditetapkan sebagai tersangka, dengan lima di antaranya telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan. Namun, nama keenam, John Field (JF) selaku pemilik PT Blueray, justru menghilang saat operasi penangkapan berlangsung.

Profil Tersangka: Dari Pejabat Negara Hingga Pelaku Usaha

Daftar tersangka dalam kasus ini menarik karena mencakup spektrum yang luas. Dari sisi birokrasi, terdapat Rizal (RZL) yang pernah menduduki posisi strategis sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024 hingga Januari 2026. Posisi ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan penegakan hukum di bidang kepabeanan. Turut tersangkut Sisprian Subiaksono (SIS) sebagai Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan dan Orlando Hamonang (ORL) sebagai Kepala Seksi Intelijen DJBC. Kombinasi ini menunjukkan bahwa dugaan praktik tidak wajar terjadi di lini yang seharusnya menjadi pengawal integritas institusi.

Dari sisi swasta, selain JF yang kabur, terdapat Andri (AND) yang berperan sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray dan Dedy Kurniawan sebagai Manager Operasional perusahaan yang sama. Pola ini mengingatkan kita pada modus operandi lama di sektor kepabeanan, di mana terjadi kolusi antara pejabat dan importir untuk memanipulasi nilai pabean, jenis barang, atau ketentuan lainnya. KPK kini tengah mendalami alur transaksi dan dokumen yang diduga menjadi alat untuk melancarkan aksi korupsi tersebut.

Pelarian Tersangka dan Respons KPK

Fakta bahwa JF berhasil melarikan diri di saat operasi penangkapan berlangsung menjadi sorotan tajam. Ini bukan hanya soal satu orang yang menghindari hukum, tetapi lebih pada pertanyaan: apakah ada kebocoran informasi? Ataukah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan operasi? KPK sendiri telah mengantisipasi dengan menyiapkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (cekal) untuk mencegah JF keluar dari Indonesia. Mereka juga menyerukan agar JF kooperatif menghadapi proses hukum. Namun, insiden ini tentu menjadi catatan penting bagi lembaga antirasuah untuk mengevaluasi prosedur operasionalnya.

Penahanan terhadap lima tersangka lainnya dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan barang bukti dan mencegah terjadinya penghilangan atau pemusnahan alat bukti. Mereka akan menjalani masa penahanan awal di Rutan KPK hingga 24 Februari 2026, sementara penyidik terus mengembangkan kasus dengan memeriksa saksi-saksi lain dan mengumpulkan dokumen pendukung.

Konteks dan Latar Belakang: Masalah Klasik di Sektor Kepabeanan

Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi di lingkungan DJBC. Sektor kepabeanan, dengan kompleksitas regulasi dan nilai transaksi yang besar, seringkali menjadi ajang permainan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada puluhan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Bea Cukai dalam satu dekade terakhir, dengan modus yang beragam mulai dari pungutan liar, mark-up, hingga pemberian fasilitas tidak wajar.

Yang menjadi perhatian serius adalah ketika kasus melibatkan pejabat di bidang penindakan dan penyidikan. Ini seperti "penjaga yang mencuri", karena mereka yang seharusnya memastikan aturan dipatuhi justru diduga menjadi pelaku pelanggaran. Situasi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan berpotensi menghambat iklim investasi, karena importir yang jujur akan merasa dirugikan oleh praktik persaingan tidak sehat.

Opini: Di Balik Penangkapan, Ada Sistem yang Perlu Diperbaiki

Di sini, saya ingin menyampaikan pandangan pribadi. Penetapan tersangka oleh KPK patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Namun, kita tidak boleh berhenti pada penangkapan individu semata. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem di DJBC. Apakah ada celah regulasi yang memungkinkan praktik korupsi terjadi? Apakah sistem pengawasan internal cukup kuat? Dan yang paling penting, apakah ada upaya serius untuk membangun budaya integritas di setiap level jabatan?

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, kontribusinya mencapai ratusan triliun rupiah. Jumlah sebesar itu tentu menjadi magnet bagi praktik koruptif jika tidak dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, selain penindakan, diperlukan juga upaya pencegahan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi proses, dan peningkatan kesejahteraan pegawai secara proporsional.

Refleksi Akhir: Apa yang Bisa Kita Pelajari?

Ketika membaca berita seperti ini, mudah bagi kita untuk langsung menyimpulkan bahwa korupsi masih merajalela. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Pengungkapan kasus ini justru menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, dalam hal ini oleh KPK, masih berfungsi. Yang perlu kita tanyakan adalah: seberapa proaktif pimpinan DJBC dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih? Apakah laporan pelanggaran dari internal ditindaklanjuti dengan serius?

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Setiap kali ada kasus korupsi yang terungkap, itu adalah pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah maraton, bukan sprint. Proses hukum terhadap keenam tersangka ini harus berjalan fair dan terbuka, sambil kita berharap bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Bagaimana menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk memutus mata rantai korupsi di sektor strategis seperti Bea Cukai?