Restorative Justice dalam Kasus Bahar bin Smith: Mampukah Pendekatan Ini Menyembuhkan Luka Sosial?

Bayangkan sebuah sistem peradilan yang tidak hanya mencari siapa yang bersalah, tetapi juga berusaha menjahit kembali kain sosial yang sobek. Inilah esensi dari restorative justice atau keadilan restoratif, sebuah konsep yang tiba-tiba menjadi sorotan setelah diterapkan dalam kasus kontroversial Bahar bin Smith. Bukan sekadar tentang hukum yang hitam putih, melainkan tentang bagaimana masyarakat bisa pulih bersama setelah konflik. Kasus ini menjadi ujian nyata: apakah pendekatan ini benar-benar bisa menyembuhkan, atau justru menjadi pintu belakang bagi impunitas?

Dari Penangguhan Penahanan Menuju Jalan Dialog

Pada Rabu, 11 Februari 2026, dunia hukum Indonesia menyaksikan perkembangan menarik. Bahar bin Smith, yang sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 24 jam di Mapolres Metro Tangerang, akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba. Ichwan Tuankotta, kuasa hukum Bahar, menjelaskan bahwa kliennya telah memenuhi seluruh panggilan dan menunjukkan komitmen untuk kooperatif. "Yang penting adalah proses hukum tetap berjalan, sementara beliau bisa kembali mengajar santri-santrinya dan menjadi tulang punggung keluarga," ujar Ichwan dalam penjelasannya yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan daripada pembelaan hukum semata.

Yang menarik dari kasus ini adalah bagaimana tim hukum secara proaktif mengajukan pendekatan restorative justice sebagai jalan keluar. Mereka tidak hanya mengandalkan pembelaan konvensional, tetapi telah menyiapkan pernyataan permintaan maaf dari Bahar bin Smith kepada korban dan pihak GP Ansor. "Kami melihat ini sebagai momentum untuk menyembuhkan, bukan sekadar menghukum," tambah Ichwan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan global di mana banyak negara mulai mengadopsi konsep keadilan yang lebih holistik.

Restorative Justice: Lebih Dari Sekadar Gimmick Hukum

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan tren menarik: pada 2025, terdapat peningkatan 40% kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kasus dengan profil tinggi seperti ini masih jarang. Restorative justice sebenarnya bukan konsep baru dalam budaya Indonesia. Praktik seperti musyawarah untuk mufakat dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan telah menjadi bagian dari kearifan lokal selama berabad-abad.

Menurut pengamatan saya sebagai pengamat hukum sosial, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada tiga pilar: keikhlasan pelaku, kesiapan korban untuk memaafkan, dan mekanisme pemulihan yang konkret. Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki kerugian, baik material maupun immaterial. Dalam konteks kasus ini, pertanyaannya adalah: apakah proses tersebut akan berhenti pada permintaan maaf verbal, atau akan ada kompensasi dan program pemulihan hubungan yang lebih substansial?

Dampak Sosial yang Lebih Luas

Kasus Bahar bin Smith terjadi dalam konteks sosial yang sensitif, di mana ketegangan antar-kelompok kadang mudah tersulut. Pilihan untuk menempuh jalur restorative justice sebenarnya mengandung risiko dan peluang sekaligus. Risikonya adalah jika proses ini dianggap sebagai "jalan pintas" atau bentuk pembiaran terhadap kekerasan. Namun, peluangnya jauh lebih besar: ini bisa menjadi preseden positif bagaimana masyarakat Indonesia menyelesaikan konflik tanpa meninggalkan dendam berkepanjangan.

Pengalaman dari negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bahwa restorative justice yang diimplementasikan dengan baik justru menurunkan angka residivisme (pengulangan kejahatan) hingga 15-20% dibandingkan dengan pendekatan penghukuman konvensional. Korban juga melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena merasa suaranya didengar dan kebutuhan pemulihannya diperhatikan. Pertanyaannya: apakah sistem peradilan kita sudah siap dengan infrastruktur pendukung untuk menerapkan konsep ini secara konsisten dan adil, tidak hanya untuk kalangan tertentu?

Antara Harapan dan Tantangan Implementasi

Meskipun secara teori restorative justice terdengar ideal, implementasinya di lapangan penuh dengan tantangan. Ketidaksetaraan sosial ekonomi antara pelaku dan korban bisa mempengaruhi dinamika musyawarah. Ada juga risiko bahwa proses ini bisa dimanipulasi oleh mereka yang memiliki sumber daya lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari pihak netral dan mekanisme yang memastikan bahwa korban tidak merasa tertekan untuk menerima rekonsiliasi.

Dalam kasus Bahar bin Smith, tim hukum menyatakan komitmen untuk "aktif menghubungi korban dan pihak-pihak tertentu" guna memfasilitasi proses restorative justice. Ini adalah langkah awal yang baik, tetapi yang lebih penting adalah transparansi proses berikutnya. Masyarakat perlu melihat bahwa ini bukan sekadar strategi hukum, tetapi komitmen genuin untuk memperbaiki kesalahan dan membangun hubungan yang lebih baik ke depan.

Refleksi untuk Masa Depan Peradilan Kita

Kasus ini mengajak kita semua untuk berpikir ulang tentang apa sebenarnya tujuan sistem peradilan. Apakah sekadar menghukum pelaku, atau menciptakan masyarakat yang lebih harmonis? Restorative justice menawarkan paradigma yang berbeda: hukum sebagai alat pemulihan, bukan hanya pembalasan. Namun, seperti pisau bermata dua, konsep ini bisa sangat bermanfaat jika diimplementasikan dengan integritas, tetapi berbahaya jika menjadi alat untuk mengelak dari pertanggungjawaban.

Sebagai penutup, mari kita renungkan: ketika kita menyaksikan kasus seperti ini, apa yang sebenarnya kita harapkan? Hukuman yang memuaskan amarah sesaat, atau penyelesaian yang menciptakan perdamaian berkelanjutan? Pilihan untuk menempuh restorative justice dalam kasus Bahar bin Smith membuka pintu dialog penting tentang masa depan peradilan di Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya akan dinilai dari apakah Bahar bebas dari penjara, tetapi dari apakah luka sosial yang tercipta bisa benar-benar sembuh, dan apakah semua pihak—korban, pelaku, dan masyarakat—bisa melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah langkah berani ini akan menjadi milestone dalam sejarah hukum Indonesia, atau sekadar catatan kaki dalam panjangnya proses peradilan kita.