Misteri Identitas 'Boy' dalam Kasus Suap Polisi Bima: Hantu dalam Jaringan Korupsi Narkoba

Bayangkan seorang pria yang dikenal hanya dengan nama panggilan sederhana, 'Boy'. Tanpa KTP asli, tanpa jejak digital yang jelas, tanpa wajah yang terpampang di database resmi. Namun, sosok inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu mata rantai penting dalam aliran uang suap yang menjerat mantan perwira polisi di Bima. Kasus ini bukan sekadar laporan kriminal biasa; ini adalah cerita tentang hantu dalam sistem, tentang bagaimana jaringan gelap bisa beroperasi tepat di bawah hidung kita dengan memanfaatkan celah identitas yang kabur.

Di tengah keberhasilan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap bandar Koh Erwin di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada akhir Februari 2026, masih ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Sosok berinisial B alias Boy tetap menjadi buron yang sulit dijamah. Yang menarik, hambatan terbesar bukanlah pada pelarian yang cerdik, melainkan pada sesuatu yang lebih mendasar: kita tidak benar-benar tahu siapa dia. Nama 'Boy' hanyalah topeng, sebuah identitas samaran yang membuatnya seperti asap—terlihat ada, tetapi mustahil digenggam.

Dilema Identitas: Ketika Nama Hanya Sebuah Sandi

Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj, Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, mengungkapkan titik kritis dalam penyelidikan ini. Proses pencarian terhadap Boy mengalami kendala fundamental karena nama yang digunakan selama ini bukan identitas aslinya. Dalam penjelasannya, Roman menekankan pentingnya menemukan nama sebenarnya untuk menghindari kesalahan dalam upaya paksa atau penangkapan. Ini adalah pernyataan yang jarang kita dengar secara terbuka: aparat penegak hukum mengakui mereka sedang memburu seorang 'hantu' dengan identitas fiktif.

Fenomena penggunaan identitas samaran dalam jaringan kriminal narkoba dan suap sebenarnya bukan hal baru, tetapi kasus Boy mengangkatnya ke level yang mengkhawatirkan. Bayangkan sebuah sistem korupsi yang dirancang sedemikian rupa sehingga bahkan pelaku di dalamnya pun tidak sepenuhnya mengenal rekan mereka. AKP Malaungi, mantan Kasatres Narkoba yang diduga menerima setoran dari Boy, mengaku hanya mengenalnya sebagai 'Boy' tanpa mengetahui identitas asli. Ini menunjukkan pola operasi yang sangat tertutup dan terfragmentasi, di mana setiap pihak hanya mengetahui secukupnya untuk melindungi keseluruhan jaringan.

Analisis Jaringan: Mata Rantai yang Sengaja Diputus

Pernyataan Roman bahwa Boy hanya bertemu dengan AKP Malaungi dan tidak berhubungan langsung dengan AKBP Didik Putra Kuncoro (eks Kapolres Bima) mengungkap struktur piramida terbalik dalam jaringan suap ini. Biasanya, dalam kasus korupsi, ada garis komando yang jelas dari atas ke bawah. Namun dalam kasus ini, tampaknya diciptakan sekat-sekat yang disengaja. Boy beroperasi sebagai simpul terpisah yang hanya terhubung dengan satu titik—Malaungi. Jika satu simpul tertangkap, rantainya putus dan sulit untuk melacak ke simpul lainnya.

Pola seperti ini mirip dengan model operasi jaringan narkoba internasional, di mana kurir tidak pernah tahu siapa bos besarnya, dan bos tidak pernah berinteraksi langsung dengan distribusi level bawah. Penerapan model ini dalam kasus suap polisi menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengkhawatirkan. Ini bukan lagi korupsi impulsif atau oportunistik, melainkan korupsi yang terstruktur dengan mekanisme pengamanan berlapis.

Data dan Konteks: Fenomena 'Identitas Kabur' dalam Kejahatan Terorganisir

Menurut data dari Lembaga Kajian Hukum dan Kriminologi Indonesia (2025), sekitar 37% kasus kejahatan terorganisir di sektor narkoba melibatkan pelaku dengan identitas ganda atau samaran. Yang lebih menarik, dalam 22% kasus tersebut, identitas samaran ini diketahui oleh rekan dalam jaringan, tetapi sengaja tidak dilacak lebih jauh sebagai bentuk 'plausible deniability' atau penyangkalan yang masuk akal. Artinya, ketidaktahuan tentang identitas asli rekan dalam jaringan adalah fitur, bukan bug—sebuah mekanisme perlindungan yang disengaja.

Dalam konteks kasus Boy, kita melihat penerapan praktik ini. Malaungi mungkin memang benar-benar tidak tahu identitas asli Boy, atau pura-pura tidak tahu sebagai bagian dari mekanisme keamanan jaringan. Kedua skenario tersebut sama-sama berbahaya karena menunjukkan betapa sulitnya membongkar jaringan semacam ini. Ketika identitas bisa dengan mudah disembunyikan atau dipalsukan, penegakan hukum menghadapi tantangan eksistensial: bagaimana menangkap seseorang yang tidak Anda kenali?

Opini: Sistem yang Rentan vs. Kejahatan yang Beradaptasi

Dari sudut pandang saya, kasus Boy ini seharusnya menjadi alarm keras bagi sistem identifikasi nasional kita. Jika seorang buron penting dalam kasus korupsi besar bisa bersembunyi hanya dengan menggunakan nama panggilan, maka ada sesuatu yang sangat salah dengan cara kita melacak dan mengidentifikasi warga negara. Sistem database kependudukan yang terintegrasi, biometrik, dan verifikasi identitas berlapis seharusnya membuat praktik seperti ini hampir mustahil terjadi di era digital.

Namun kenyataannya, kejahatan justru beradaptasi lebih cepat daripada sistem penegakan hukum. Jaringan kriminal memahami bahwa di dunia yang semakin terdigitalisasi, justru celah-celah analog—seperti identitas samaran, komunikasi tatap muka tanpa jejak digital, dan transaksi tunai—menjadi senjata paling ampuh. Boy mungkin sengaja menghindari jejak digital dengan menggunakan nama samaran, bertemu langsung tanpa komunikasi elektronik, dan menggunakan uang fisik untuk transaksi. Ini adalah kejahatan 'low-tech' dalam era 'high-tech', dan justru itulah yang membuatnya sulit dilacak.

Refleksi Akhir: Pencarian yang Lebih dari Sekadar Menangkap Seseorang

Pernyataan Roman yang sederhana namun penuh makna, "Intinya kalau Boy lagi kita kejar lah," sebenarnya menyimpan kompleksitas yang dalam. Pengejaran terhadap Boy bukan sekadar operasi penangkapan buron biasa. Ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang menggerakkan roda korupsi di balik layar? Bagaimana seseorang bisa beroperasi begitu lama tanpa identitas yang jelas? Dan yang paling penting, berapa banyak 'Boy' lain yang masih berkeliaran dengan identitas samaran dalam sistem kita?

Kasus ini seharusnya mengajak kita semua untuk berefleksi. Di satu sisi, kita perlu mengapresiasi transparansi kepolisian dalam mengakui kendala yang dihadapi—sesuatu yang jarang terjadi dalam budaya birokrasi kita. Di sisi lain, ini adalah cermin yang memperlihatkan betapa rentannya sistem kita terhadap penyusup yang memanfaatkan celah identitas. Pengejaran terhadap Boy mungkin akan berlangsung lama, tetapi proses ini sendiri sudah memberikan pelajaran berharga: terkadang, musuh terberat bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling tak terlihat. Dan untuk melawan yang tak terlihat, kita perlu lebih dari sekadar senjata dan database—kita perlu sistem yang benar-benar mengenal setiap orang di dalamnya.