Home/Menjelang Akhir 2025: Mengapa Kesiapsiagaan Bencana Tak Bisa Hanya Jadi Seruan Biasa?
Lingkungan

Menjelang Akhir 2025: Mengapa Kesiapsiagaan Bencana Tak Bisa Hanya Jadi Seruan Biasa?

Authorsalsa maelani
DateMar 06, 2026
Menjelang Akhir 2025: Mengapa Kesiapsiagaan Bencana Tak Bisa Hanya Jadi Seruan Biasa?

Bayangkan ini: Anda sedang merencanakan liburan akhir tahun, memikirkan menu makan malam, atau sekadar menikmati hujan sore di teras rumah. Tiba-tiba, sirene peringatan berbunyi, air mulai merayap masuk ke dalam rumah, atau suara gemuruh tanah longsor mengguncang ketenangan. Dalam hitungan menit, segalanya berubah. Ini bukan skenario film, tapi realitas yang dihadapi ribuan warga di daerah rawan bencana setiap kali musim penghujan tiba dengan intensitas tinggi. Ironisnya, meski pola kejadian bencana cenderung berulang, respons kita seringkali masih terjebak dalam siklus yang sama: waspada saat ancaman datang, panik saat bencana terjadi, lalu berbenah sesudahnya—hanya untuk mengulangi pola itu lagi tahun depan.

Memasuki kuartal terakhir 2025, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendesak: Sudah sejauh mana transformasi dari sekadar 'siaga' menuju 'siap siaga' yang benar-benar operasional? Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam lima tahun terakhir, lebih dari 70% bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, puting beliung) terjadi pada periode Oktober hingga Maret. Polanya konsisten, tapi apakah kesiapan kita juga mengikuti konsistensi yang sama?

Dari Imbauan ke Implementasi: Membongkar Mitos Kesiapsiagaan

Selama ini, narasi publik tentang kesiapsiagaan bencana sering terjebak dalam dikotomi sederhana: ada imbauan dari pemerintah, lalu diharapkan ada respons dari masyarakat. Padahal, persoalannya jauh lebih kompleks. Menurut analisis Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada, terdapat tiga kesenjangan utama dalam kesiapsiagaan kita: kesenjangan pengetahuan (masyarakat tahu ada risiko tapi tidak tahu harus berbuat apa secara spesifik), kesenjangan sumber daya (alat dan dana ada, tapi tidak terdistribusi optimal), dan kesenjangan koordinasi (banyak pihak terlibat tapi tidak selalu sinkron).

Ambil contoh kesiapan posko darurat. Di banyak daerah, posko memang berdiri fisiknya, tetapi apakah personelnya benar-benar terlatih untuk skenario terburuk? Apakah peralatan komunikasi cadangan sudah diuji coba? Apakah suplai logistik dasar sudah dipetakan dan siap didistribusikan dalam waktu kurang dari 6 jam? Pertanyaan-pertanyaan operasional ini sering terlewat dalam euforia pembangunan infrastruktur tanggap darurat.

Jalur Evakuasi: Lebih Dari Sekadar Papan Petunjuk

Salah satu aspek kritis yang kerap diabaikan adalah pemahaman bahwa jalur evakuasi bukanlah sekadar garis di peta atau papan petunjuk di sudut jalan. Jalur evakuasi adalah sebuah sistem hidup yang harus dipahami, dirawat, dan dilatihkan secara berkala. Pengalaman dari Kabupaten Agam, Sumatra Barat, menarik untuk dicermati. Di sana, setiap RT tidak hanya memiliki peta evakuasi, tetapi juga melakukan gladi evakuasi minimal dua kali setahun dengan melibatkan semua kelompok rentan—lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.

Hasilnya? Pada kejadian banjir bandang awal 2024, waktu evakuasi berkurang 40% dibandingkan kejadian serupa di 2022, dan tidak ada korban jiwa. Ini menunjukkan bahwa investasi pada pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan daripada sekadar membangun infrastruktur fisik tanpa pendampingan.

Peran Teknologi dan Informasi: Melampaui Sekadar 'Hoaks vs Fakta'

Wacana publik tentang informasi kebencanaan sering terfokus pada perlawanan terhadap hoaks. Meski penting, fokus ini justru mengaburkan kebutuhan yang lebih mendasar: bagaimana menciptakan aliran informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Inisiatif seperti sistem peringatan dini berbasis komunitas yang dikembangkan di Banyuwangi patut menjadi perhatian. Mereka tidak hanya mengandalkan sirene, tetapi juga memanfaatkan grup WhatsApp tingkat RT yang dimoderasi oleh relawan terlatih, dipadu dengan penyebaran informasi melalui masjid, gereja, dan sekolah.

Yang menarik, mereka juga mengembangkan 'kode warna' sederhana untuk status siaga: hijau (waspada), kuning (siaga), oranye (awas), dan merah (evakuasi). Kode ini tidak hanya disosialisasikan, tetapi juga diintegrasikan dengan rutinitas harian warga. Misalnya, saat status oranye dikumandangkan melalui masjid, otomatis tim relawan pemuda mulai memeriksa kelompok rentan di wilayahnya. Ini adalah contoh bagaimana teknologi sederhana bisa menjadi alat yang ampuh ketika diintegrasikan dengan struktur sosial yang sudah ada.

Masyarakat: Bukan Hanya Penerima Pasif, Tapi Mitra Aktif

Pandangan yang melihat masyarakat hanya sebagai objek yang perlu diselamatkan adalah perspektif usang yang justru melemahkan ketangguhan bencana. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa komunitas lokal sebenarnya memiliki pengetahuan kearifan yang sangat relevan. Di Flores, misalnya, masyarakat mengenali tanda-tanda alam yang mendahului longsor dengan membaca perubahan perilaku hewan dan pola aliran mata air kecil—pengetahuan yang tidak selalu terdeteksi oleh alat monitoring modern.

Pendekatan yang efektif adalah membangun kemitraan dimana pengetahuan teknis dari petugas kebencanaan bertemu dengan kearifan lokal masyarakat. Program 'Desa Tangguh Bencana' seharusnya tidak hanya tentang pelatihan dari atas ke bawah, tetapi juga tentang dokumentasi dan integrasi pengetahuan lokal ke dalam sistem peringatan dini formal.

Menyambut Akhir Tahun dengan Kesiapan yang Berbeda

Menjelang akhir 2025, kita memiliki pilihan: melanjutkan siklus rutin kesiapsiagaan musiman yang seringkali bersifat seremonial, atau memanfaatkan momen ini sebagai titik tolak untuk pendekatan yang lebih substantif. Yang pertama membutuhkan lebih sedikit usaha—cukup dengan rapat koordinasi, pembagian surat edaran, dan pemasangan spanduk imbauan. Yang kedua menuntut komitmen jangka panjang, evaluasi berkelanjutan, dan keberanian untuk mengubah sistem yang tidak bekerja optimal.

Mungkin inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri: Apakah kita lebih khawatir tentang prosedur administratif kesiapsiagaan, atau tentang nyawa dan penghidupan warga yang setiap tahun terancam? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah kita hanya akan menjadi generasi yang pandai memberi peringatan, atau generasi yang mampu membangun ketangguhan nyata. Karena pada akhirnya, bencana tidak memandang bulu—ia datang kepada yang siap dan yang tidak. Dan pilihan untuk menjadi yang siap, sepenuhnya ada di tangan kita, hari ini juga.

Menjelang Akhir 2025: Mengapa Kesiapsiagaan Bencana Tak Bisa Hanya Jadi Seruan Biasa?