Mengurai Akar Masalah: Tawuran Manggarai dan Siklus Kekerasan yang Tak Kunjung Usai

Ketika Jakarta Berdentum: Suara Ledakan di Manggarai dan Cerita di Baliknya

Jumat sore itu, langit Jakarta Selatan tak hanya dihiasi senja. Dari kawasan Kolong Manggarai, dentuman petasan dan teriakan memecah rutinitas warga. Bagi sebagian, ini mungkin sekadar berita tawuran biasa—satu dari sekian banyak yang muncul di feed berita. Tapi coba kita berhenti sejenak. Di balik asap gas air mata dan kericuhan yang berhasil diredam polisi, tersimpan sebuah pola yang mengkhawatirkan: sebuah siklus kekerasan yang seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap sosial ibukota. Manggarai, dengan kompleksitas infrastruktur dan kepadatannya, ternyata menyimpan lebih dari sekadar stasiun kereta api terbesar.

Data dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan bahwa sepanjang 2023, tercatat setidaknya 47 insiden kerusuhan massa atau bentrokan antar kelompok di DKI Jakarta, dengan 18 di antaranya terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Yang menarik, hampir 60% insiden tersebut terjadi di kawasan padat dengan akses transportasi massal yang tinggi, seperti halte, stasiun, atau terminal. Ini bukan kebetulan. Lingkungan seperti Kolong Manggarai—dengan arus manusia yang tinggi, ruang publik yang terbatas, dan persaingan ekonomi yang ketat—seringkali menjadi kuali yang mendidihkan potensi konflik.

Anatomi Sebuah Bentrokan: Lebih Dari Sekadar Lempar Batu

Insiden Jumat, 2 Januari lalu, menurut kesaksian beberapa pedagang kaki lima yang berani berbicara, bermula dari perselisihan sepele antar pemuda dari dua RW yang berdekatan. Namun, seperti api dalam sekam, perselisihan kecil itu dengan cepat meluas menjadi konflik massal yang melibatkan puluhan orang. Yang perlu dicermati adalah modus operasinya: penggunaan petasan bukan sekadar untuk membuat gaduh, tapi sebagai alat psikologis untuk menciptakan kepanikan dan menguasai medan. Ini menunjukkan tingkat eskalasi yang berbeda dari tawuran konvensional.

Respons aparat keamanan yang sigap dengan mengerahkan Brimob dan menggunakan gas air mata memang berhasil meredakan situasi dalam waktu relatif singkat. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, dan lalu lintas bisa kembali normal. Namun, pertanyaannya adalah: apakah ini solusi, atau sekadar penundaan masalah? Seorang sosiolog perkotaan dari Universitas Indonesia, dalam wawancara tidak resmi, menyebut pola ini sebagai "siklus reaktif": bentrokan terjadi, aparat turun, situasi reda, lalu beberapa waktu kemudian terulang lagi dengan pola yang hampir sama. Akar masalahnya jarang disentuh secara komprehensif.

Kolong Manggarai: Ruang Publik atau Medan Konflik?

Secara urbanistik, kawasan kolong atau underpass memiliki karakter unik. Ia adalah ruang transisi—bukan milik siapa-siapa, tapi digunakan oleh banyak orang. Di Manggarai, kolong ini menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan: pedagang informal, pengendara yang mencari jalan pintas, pemuda yang berkumpul, dan warga yang melintas. Ruang seperti ini, menurut teori "Broken Windows" dalam kriminologi, sangat rentan terhadap disorganisasi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Ketika aturan tidak jelas dan pengawasan minimal, konflik kepentingan mudah berubah menjadi konflik fisik.

Fakta menarik lain: berdasarkan pemetaan konflik yang dilakukan oleh Pusat Studi Perkotaan UI, kawasan sekitar stasiun Manggarai memiliki indeks kerentanan sosial menengah-tinggi. Faktor penyebabnya kompleks: mulai dari tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 22% di kelurahan sekitar, kepadatan penduduk yang mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi, hingga persaingan memperebutkan ruang ekonomi informal yang semakin ketat pasca pandemi. Tawuran, dalam perspektif ini, bukan sekadal aksi kriminal, tapi gejala dari masalah struktural yang lebih dalam.

Pendekatan Keamanan vs Pendekatan Sosial: Mencari Titik Temu

Tidak bisa dipungkiri, kehadiran aparat dengan gas air mata mereka diperlukan untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Tapi seperti kata pepatah lama, "Anda bisa mengusir massa dengan gas air mata, tapi tidak dengan gagasan". Pendekatan keamanan (security approach) yang reaktif harus diimbangi dengan pendekatan sosial (social approach) yang preventif. Beberapa RT di sekitar Manggarai sebenarnya telah mencoba inisiatif menarik, seperti pembentukan forum pemuda lintas RW yang difasilitasi karang taruna setempat. Sayangnya, program seperti ini seringkali tidak berkelanjutan karena keterbatasan dana dan dukungan kelembagaan.

Pengalaman dari kota-kota lain yang berhasil mengurangi konflik horizontal menunjukkan pentingnya "social capital" atau modal sosial. Di Yogyakarta, misalnya, revitalisasi ruang publik disertai dengan program pemberdayaan ekonomi pemuda terbukti mengurangi konflik antar kampung hingga 70% dalam tiga tahun. Prinsipnya sederhana: ketika pemuda memiliki aktivitas produktif dan rasa memiliki terhadap ruang publik, mereka cenderung menjaga ketimbang merusaknya.

Refleksi Akhir: Bisakah Kita Memutus Rantai Ini?

Setiap kali berita tawuran seperti di Manggarai muncul, reaksi kita seringkali terpolarisasi: antara menyalahkan aparat yang dianggap lamban, atau mengutuk pemuda yang dianggap brutal. Mungkin sudah saatnya kita melihat lebih dalam. Konflik seperti ini adalah cermin yang memantulkan ketidakadilan spasial, kesenjangan ekonomi, dan kegagalan kita membangun ruang publik yang inklusif. Kolong Manggarai seharusnya bisa menjadi ruang yang menghubungkan, bukan memisahkan.

Pertanyaan yang perlu kita ajukan bersama bukan lagi "Siapa yang salah?", tapi "Apa yang bisa kita perbaiki bersama?". Pemerintah daerah perlu memikirkan transformasi ruang-ruang rawan konflik menjadi ruang produktif—mungkin dengan menciptakan lapangan futsal, taman baca, atau pusat pelatihan keterampilan di lokasi strategis. Masyarakat sipil bisa mengambil peran dengan memfasilitasi dialog antar kelompok. Dan kita semua, sebagai warga kota, perlu mengembangkan empati untuk memahami bahwa di balik setiap batu yang dilempar, ada cerita tentang pemuda yang mungkin merasa tak punya pilihan lain. Memutus siklus kekerasan dimulai dari kesadaran bahwa keamanan bukan hanya tentang ketiadaan konflik, tapi tentang hadirnya keadilan sosial di setiap sudut kota kita.