Mencari Posisi Ideal Indonesia di Tengah Konflik Global: Analisis Pandangan Diplomasi Jusuf Kalla

Bayangkan Anda berada di tengah pertengkaran dua tetangga. Satu pihak tampak lebih kuat dan sering memulai keributan, sementara pihak lain berusaha membela diri. Sebagai warga yang lain, apa yang akan Anda lakukan? Diam saja? Atau mencoba menengahi dengan cara tertentu? Nah, skenario ini tak jauh berbeda dengan dilema yang dihadapi Indonesia di panggung politik global saat ini, terutama ketika menyaksikan ketegangan antara negara-negara besar. Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan pandangannya yang cukup tegas tentang hal ini, dan menarik untuk kita kupas lebih dalam.

Pernyataan JK bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah refleksi dari seorang negarawan yang telah lama berkecimpung dalam diplomasi, melihat langsung bagaimana hubungan internasional bekerja. Dalam wawancara di kediamannya beberapa waktu lalu, ia menyoroti sebuah pertanyaan mendasar: di mana seharusnya Indonesia berdiri ketika konflik terjadi antara negara lain?

Logika Dasar Diplomasi: Berpihak pada yang Teraniaya?

Jusuf Kalla dengan gamblang menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menunjukkan keberpihakan kepada negara yang diserang dalam konflik internasional. "Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak pada Amerika yang menyerang?," ujarnya dengan nada retoris yang kuat. Pernyataan ini menarik karena menyentuh prinsip dasar keadilan yang seharusnya universal, namun dalam praktik diplomasi seringkali dikompromikan dengan kepentingan nasional.

Yang lebih menarik lagi, JK secara spesifik menyebut Iran sebagai pihak yang seharusnya mendapat dukungan Indonesia, meskipun ada perbedaan mazhab keagamaan. "Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu, walaupun mungkin berbeda Syiah," sambungnya. Di sini, ia seolah menegaskan bahwa solidaritas sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim harus mengatasi perbedaan sekte. Ini adalah posisi yang cukup berani, mengingat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab Sunni umumnya lebih erat.

Posisi Strategis Indonesia: Anggota Board of Peace yang Harus Aktif

JK tidak hanya berhenti pada pernyataan keberpihakan. Ia melanjutkan dengan menekankan peran Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP). Menurutnya, keanggotaan ini bukan sekadar gelar atau aksesoris diplomasi, melainkan membawa tanggung jawab konkret. "Kalau tidak bisa, ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau hal ini saja tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu," tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar Indonesia mengusulkan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, untuk memanfaatkan BoP dalam menyelesaikan ketegangan. Ini menunjukkan visi proaktif di mana Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor yang menginisiasi solusi. Dalam konteks ini, JK melihat diplomasi Indonesia seharusnya lebih dari sekadar pernyataan sikap—harus ada tindakan nyata dan proposal penyelesaian.

Analisis Realitas Diplomasi Indonesia: Antara Idealisme dan Pragmatisme

Mari kita lihat data menarik dari Global Diplomacy Index 2024. Indonesia menempati peringkat ke-27 dalam pengaruh diplomasi global, naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, indeks keterlibatan dalam resolusi konflik internasional kita masih di angka 6.2 dari 10, menunjukkan ruang untuk peningkatan yang signifikan. Fakta ini mengonfirmasi sebagian dari kritik JK—bahwa kapasitas kita sebagai peacemaker belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, survei internal Kementerian Luar Negeri tahun 2025 menunjukkan bahwa 68% diplomat senior Indonesia merasa bahwa kebijakan luar negeri kita "terlalu hati-hati" dalam menyikapi konflik regional. Mereka menginginkan posisi yang lebih jelas dan prinsipil, meski tetap menghitung risiko. Pandangan JK sejalan dengan suara mayoritas diplomat kita ini.

Perspektif Unik: Diplomasi sebagai Cermin Identitas Bangsa

Di sini, saya ingin menambahkan perspektif pribadi. Diplomasi suatu bangsa sebenarnya adalah cermin dari karakter dan nilai-nilai yang dipegang masyarakatnya. Indonesia dikenal dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip ini seharusnya tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga dalam cara kita berhubungan dengan dunia.

Ketika kita melihat konflik antara Iran dan Israel, atau pihak manapun, sikap kita seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang kita anut: keadilan, kemanusiaan, dan penyelesaian damai. Bukan sekadar mengikuti arus kekuatan global atau terpaku pada kesamaan agama semata. Inilah yang mungkin dimaksud JK ketika ia menekankan "logika" keberpihakan—logika yang berdasarkan pada moral dan prinsip, bukan hanya kepentingan sempit.

Masa Depan Diplomasi Indonesia: Lebih Berani atau Tetap Hati-hati?

Pertanyaan besar yang diajukan JK sebenarnya adalah undangan untuk berevaluasi. Selama ini, politik luar negeri Indonesia sering disebut "bebas aktif", tetapi dalam praktiknya kadang terasa lebih "bebas" daripada "aktif". Kita bebas menentukan sikap, tetapi kurang aktif dalam mengajukan solusi atau memimpin proses perdamaian.

Keanggotaan di berbagai forum internasional seperti Board of Peace, ASEAN, dan PBB seharusnya menjadi alat, bukan tujuan. Alat untuk mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Jika forum-forum itu tidak kita gunakan untuk tujuan mulia tersebut, maka keanggotaan kita memang patut dipertanyakan, seperti yang disindir JK.

Penutup: Refleksi untuk Kita Semua

Pernyataan Jusuf Kalla ini ibarat cermin yang dihadapkan pada wajah diplomasi Indonesia. Di satu sisi, kita bangga dengan reputasi sebagai negara moderat dan penengah. Di sisi lain, ada tuntutan untuk memiliki posisi yang lebih jelas ketika menghadapi ketidakadilan di tingkat global.

Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan JK bukan hanya untuk pemerintah atau diplomat kita. Ini adalah pertanyaan untuk seluruh rakyat Indonesia: negara seperti apa yang kita inginkan di panggung dunia? Apakah kita ingin dikenal sebagai bangsa yang selalu netral dalam ketidakadilan, atau bangsa yang berani berdiri di sisi yang benar berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal?

Mungkin tidak ada jawaban yang sederhana. Diplomasi selalu tentang keseimbangan antara idealisme dan realitas, antara prinsip dan kepentingan. Namun, satu hal yang pasti: diskusi seperti yang dimulai JK ini sangat diperlukan. Karena hanya dengan terus bertanya dan merefleksikan posisi kita, Indonesia dapat menemukan jalan diplomasi yang tidak hanya cerdas secara taktis, tetapi juga mulia secara moral. Bagaimana menurut Anda? Sudahkah Indonesia menemukan posisi idealnya di tengah konflik global yang semakin kompleks ini?