Marzuki Darusman Nilai Pengesahan KUHAP Sarat Kesewenang-wenangan dan Minim Partisipasi Publik

Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Marzuki Darusman, menyampaikan kritik tajam terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Menurutnya, KUHAP disahkan melalui proses yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik sebagaimana mestinya dalam pembentukan sebuah produk hukum nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Kamis (1/1/2026), Marzuki menilai bahwa pengesahan KUHAP menunjukkan praktik kesewenang-wenangan yang dibungkus dengan legitimasi hukum. Ia menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara, bukan justru memperkuat dominasi pemerintah atas warga negara.

“KUHAP ini merupakan produk dari pameran kesewenang-wenangan pemerintah yang berbaju hukum,” ujar Marzuki. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatirannya bahwa aturan hukum acara pidana yang baru justru dapat menggeser keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi masyarakat.

Marzuki juga menyoroti lemahnya pelibatan publik dalam proses penyusunan KUHAP. Menurutnya, pembahasan undang-undang yang berkaitan langsung dengan hak-hak warga negara, seperti penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga persidangan, seharusnya melibatkan masukan luas dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Tanpa partisipasi yang memadai, regulasi berisiko mengabaikan kepentingan publik.