Ketika Kota Tumbuh, Siapa yang Tertinggal? Refleksi tentang Keadilan di Tengah Kemajuan Urban

Bayangkan Anda berjalan di pusat kota. Di sebelah kiri, gedung pencakar langit berkilauan dengan kaca-kaca reflektifnya. Restoran mewah, butik desainer, dan plaza yang tertata rapi. Sekarang, beloklah ke kanan, masuk ke lorong sempit hanya lima menit dari sana. Mungkin Anda akan menemukan permukiman padat, jalanan yang belum sepenuhnya teraspal, dan anak-anak bermain di antara genangan air. Dua dunia yang berbeda, namun hidup berdampingan dalam satu ruang bernama 'kota'. Inilah realitas yang seringkali tersembunyi di balik narasi gemilang tentang pertumbuhan urban.

Saya sering bertanya-tanya: apakah kemajuan sebuah kota diukur dari tingginya gedung, atau dari seberapa meratanya kesejahteraan yang bisa dinikmati oleh setiap warganya? Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan sesuatu yang menarik: meski pertumbuhan ekonomi perkotaan Indonesia rata-rata di atas 5%, indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat di 15 kota besar. Artinya, jurang antara yang kaya dan yang miskin di perkotaan semakin dalam. Ini bukan sekadar angka statistik; ini tentang kehidupan nyata manusia yang terpinggirkan di tengah gemuruh pembangunan.

Kemajuan yang Meminggirkan: Kisah Dua Wajah Kota

Pembangunan kota kerap diibaratkan seperti kereta api yang melaju kencang. Masalahnya, tidak semua penumpang mendapatkan tiket untuk naik ke gerbong yang sama. Sementara kawasan bisnis dan residensial premium tumbuh pesat dengan dukungan infrastruktur lengkap, banyak wilayah pemukiman warga biasa justru stagnan atau bahkan terdegradasi. Ambil contoh kasus relokasi pasar tradisional untuk pembangunan mal. Secara ekonomi, mungkin ini menguntungkan investor. Namun, bagaimana dengan ratusan pedagang kecil yang kehilangan mata pencaharian dan jaringan sosial yang telah dibangun puluhan tahun?

Fenomena ini menciptakan apa yang saya sebut 'geografi ketidakadilan'. Akses terhadap hal-hal mendasar—mulai dari udara bersih, air minum yang aman, transportasi yang terjangkau, hingga ruang hijau untuk berinteraksi—menjadi sangat bergantung pada kode pos tempat seseorang tinggal. Warga di kawasan elite mungkin bisa menikmati taman kota yang tertata apik, sementara di wilayah lain, anak-anak harus bermain di pinggir jalan raya yang berpolusi.

Beban Lingkungan: Mengapa yang Miskin Selalu Paling Menderita?

Ada paradoks yang menyedihkan dalam pembangunan kota modern. Kelompok masyarakat dengan kontribusi polusi terendah—karena tidak memiliki kendaraan pribadi, konsumsi energi terbatas—justru sering menjadi korban utama dampak lingkungan. Mereka tinggal di daerah rawan banjir, dekat dengan saluran pembuangan, atau di wilayah dengan kualitas udara terburuk. Sementara itu, kawasan hunian mewah biasanya dibangun di lokasi yang lebih aman dan sehat.

Saya pernah berbincang dengan seorang peneliti urban yang menyebutkan fakta menarik: di banyak kota Asia Tenggara, termasuk Indonesia, permukiman kumuh justru sering berada di lokasi yang secara ekologis penting—seperti bantaran sungai atau daerah resapan air. Ketika banjir datang, merekalah yang pertama kali terdampak. Ironisnya, solusi yang sering diambil adalah relokasi paksa, bukan perbaikan sistemik yang mempertimbangkan mata pencaharian dan jaringan sosial mereka.

Suara yang Tak Terdengar: Partisipasi Warga dalam Perencanaan Kota

Salah satu akar masalah dari pembangunan yang tidak berkeadilan adalah minimnya partisipasi warga biasa—terutama kelompok rentan—dalam proses perencanaan. Rapat-rapat perencanaan kota sering didominasi oleh pengembang, konsultan, dan birokrat. Suara ibu-ibu yang harus berjalan 2 kilometer untuk mengambil air bersih, atau suara pemuda yang kesulitan mencari pekerjaan layak di wilayahnya, jarang sampai ke meja perencana.

Padahal, menurut pengamatan saya, warga lokal justru memiliki pengetahuan kontekstual yang sangat berharga. Mereka tahu persis titik-titik rawan banjir di lingkungannya, mereka memahami pola mobilitas sehari-hari, dan mereka memiliki solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh para perencana profesional. Kota-kota seperti Medellín di Kolombia telah membuktikan bahwa melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan tidak hanya menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Infrastruktur Sosial: Jembatan yang Terlupakan

Kita terlalu sering terjebak pada pembahasan infrastruktur fisik—jalan, jembatan, gedung—sementara melupakan apa yang saya sebut 'infrastruktur sosial'. Ini mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, ruang publik yang inklusif, dan jaringan pengaman sosial. Sebuah kota mungkin memiliki jalan tol yang mulus, tetapi jika anak-anak di pinggiran kota harus putus sekolah karena biaya transportasi yang mahal, maka kota tersebut telah gagal dalam membangun infrastruktur yang paling penting: jembatan mobilitas sosial.

Contoh menarik datang dari Kota Solo di bawah kepemimpinan almarhum Joko Widodo (sebelum menjadi presiden). Dengan pendekatan 'win-win solution', kota ini berhasil merelokasi pedagang kaki lima tanpa konflik berarti, sekaligus menyediakan ruang usaha yang layak. Kuncinya? Dialog intensif dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan sekadar kepatuhan pada aturan.

Mencari Keadilan Urban: Bukan Mimpi, Tapi Pilihan

Membangun kota yang adil bukanlah utopia yang mustahil dicapai. Ini adalah pilihan politik dan sosial yang membutuhkan keberanian untuk memprioritaskan keadilan di atas kecepatan pertumbuhan. Beberapa prinsip yang menurut saya krusial: pertama, menerapkan 'uji dampak keadilan' untuk setiap proyek pembangunan besar—seperti halnya uji dampak lingkungan. Kedua, mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk wilayah-wilayah yang tertinggal, bukan hanya untuk kawasan yang sudah maju. Ketiga, menciptakan mekanisme partisipasi warga yang genuin, bukan sekadar formalitas.

Pada akhirnya, kota yang baik bukanlah kota dengan gedung tertinggi atau mal terbesar. Kota yang baik adalah kota di mana seorang anak yang lahir di keluarga miskin memiliki peluang yang hampir sama dengan anak yang lahir di keluarga kaya untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan mengembangkan potensinya. Kota yang baik adalah tempat di mana setiap warga, terlepas dari status ekonominya, bisa merasa: 'Ini kotaku, dan di sini aku memiliki masa depan.'

Pertanyaannya sekarang: sebagai warga kota, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan kesadaran. Perhatikan lingkungan sekitar kita. Dukung kebijakan yang inklusif. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti bertanya: 'Untuk siapa kota ini dibangun?' Karena jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah kota kita akan menjadi simbol kemajuan yang sebenarnya, atau hanya panggung megah yang menyembunyikan ketidakadilan di balik tirainya.