Ketika Kota Pintar Malah Memperdalam Jurang: Kisah Dua Warga di Era Digital

Bayangkan dua orang yang tinggal di kota yang sama. Yang satu, sebut saja Andi, dengan mudah mengurus surat izin usaha lewat aplikasi dalam 15 menit sambil menikmati kopi di co-working space ber-AC. Hanya beberapa kilometer jauhnya, Bu Siti, seorang penjual gorengan di pinggir jalan, harus bolak-balik kelurahan seharian karena tidak paham cara mengunduh aplikasi bantuan sosial yang baru. Mereka berdua adalah warga kota yang sama, tetapi hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Inilah wajah paradoks dari transformasi digital perkotaan di Indonesia.

Kita sering terpesona dengan narasi gemilang tentang smart city—kota yang cerdas, efisien, dan terhubung. Namun, jarang kita mendengar cerita tentang bagaimana teknologi yang seharusnya mempersatukan justru bisa menjadi tembok pemisah yang tak terlihat. Artikel ini bukan sekadar membahas infrastruktur, tetapi tentang manusia, akses, dan keadilan di era di mana menjadi 'terhubung' adalah sebuah hak istimewa yang tidak dinikmati semua orang.

Infrastruktur Digital: Bukan Hanya tentang Menara BTS

Ketika kita bicara pemerataan akses, pikiran langsung melayang ke pembangunan menara BTS di daerah terpencil. Padahal, di jantung kota-kota besar sendiri, ketimpangan itu hidup dan bernapas. Menurut riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, meski penetrasi internet di perkotaan tinggi, terdapat kesenjangan kualitas yang signifikan. Di kawasan bisnis seperti Sudirman atau Gatot Subroto, kecepatan internet bisa mencapai 100 Mbps. Coba bandingkan dengan kawasan padat seperti Tambora atau Palmerah di Jakarta, di mana kecepatan seringkali di bawah 10 Mbps dengan harga yang relatif sama.

Yang lebih memprihatinkan adalah 'kesenjangan perangkat'. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 30% rumah tangga perkotaan di kelas ekonomi bawah tidak memiliki komputer atau tablet, dan mengandalkan smartphone bekas dengan spesifikasi terbatas untuk segala aktivitas digital. Bagaimana mungkin mereka bisa mengakses layanan e-government yang kompleks atau platform pelatihan kerja daring jika perangkatnya saja sudah ketinggalan zaman?

Literasi: Kesenjangan yang Paling Sulit Diukur

Di sinilah letak masalah intinya. Kita sering terjebak pada asumsi bahwa semua orang yang memiliki smartphone sudah 'melek digital'. Padahal, ada perbedaan besar antara bisa membuka media sosial dan memahami cara mengamankan data pribadi, mengisi formulir daring yang rumit, atau membedakan informasi resmi dengan penipuan. Sebuah studi dari Universitas Indonesia menemukan bahwa lebih dari 60% lansia perkotaan merasa cemas dan tidak percaya diri ketika harus berurusan dengan layanan publik berbasis aplikasi.

Literasi digital bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang harus dipelajari. Namun, program pelatihan yang ada seringkali bersifat seremonial, sekali waktu, dan tidak berkelanjutan. Sementara teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial, meninggalkan sebagian warga yang gagap dan semakin tertinggal di belakang.

Desain Layanan yang 'Buta' terhadap Keragaman

Coba buka aplikasi layanan kesehatan atau perpajakan kota Anda. Kemungkinan besar, antarmukanya dirancang untuk pengguna yang sudah nyaman dengan teknologi—menu yang banyak, istilah teknis, dan asumsi bahwa pengguna memiliki koneksi stabil. Ini adalah contoh desain yang tidak inklusif.

Opini pribadi saya, sebagai pengamat kebijakan digital: kegagalan terbesar transformasi kota pintar di Indonesia adalah pendekatan technology-push alih-alih human-centric. Kita membeli sistem canggih, lalu memaksa warga untuk beradaptasi, bukannya merancang sistem berdasarkan kebutuhan dan kemampuan warga yang beragam. Akibatnya, tercipta dua jalur layanan: jalur cepat dan mudah bagi yang melek digital, dan jalur berliku penuh hambatan bagi yang tidak.

Ekonomi Digital dan Mata Rantai yang Terputus

Narasi lain yang sering kita dengar adalah bagaimana platform digital membuka lapangan kerja baru. Memang benar. Tapi, siapa yang paling diuntungkan? Data dari platform ride-hailing dan e-commerce menunjukkan bahwa mayoritas mitra driver atau seller sukses adalah mereka yang sudah memiliki modal awal (motor yang layak, smartphone dengan spesifikasi baik) dan literasi digital dasar. Pekerja informal seperti tukang becak, pemulung, atau pedagang kaki lima yang tidak memiliki akses atau kemampuan tersebut justru semakin terdesak.

Transformasi digital perkotaan, tanpa kebijakan yang melindungi, berisiko mengubah struktur ekonomi kota. Bukan menciptakan peluang yang merata, melainkan memindahkan kekayaan dan kesempatan kepada segelintir orang yang sudah memiliki akses dan kemampuan.

Membangun Jembatan, Bukan Hanya Jaringan

Lalu, apa solusinya? Pertama, kita perlu mengakui bahwa masalah ini nyata dan serius. Kota digital harus didefinisikan ulang bukan sebagai kota dengan teknologi tercanggih, tetapi sebagai kota di mana teknologi meningkatkan kualitas hidup semua warganya, tanpa terkecuali.

Kedua, investasi harus dialihkan dari sekadar membeli perangkat lunak mahal ke pembangunan 'infrastruktur sosial digital'. Ini termasuk:
• Pusat bantuan digital komunitas di setiap RW, di mana warga bisa mendapatkan pendampingan one-on-one untuk urusan digital.
• Subsidi data dan perangkat yang tepat sasaran, bukan sekadar bantuan tunai.
• Desain ulang layanan publik dengan prinsip inklusivitas, menyediakan opsi luring yang bermartabat dan paralel dengan jalur daring.
• Kurikulum literasi digital seumur hidup yang integratif, dimasukkan ke dalam program PKK, karang taruna, dan pertemuan warga.

Ketiga, dan yang paling penting, melibatkan kelompok rentan dalam perancangan kebijakan. Jangan lagi membuat aplikasi untuk lansia tanpa melibatkan lansia dalam proses desainnya.

Sebuah Refleksi untuk Kita Semua

Pada akhirnya, kota digital yang adil bukanlah tentang algoritma atau bandwidth. Itu tentang pilihan politik dan komitmen sosial. Setiap kali kita meluncurkan aplikasi baru atau sistem otomatisasi, kita harus bertanya: "Siapa yang mungkin tertinggal? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?"

Kemajuan teknologi tidak boleh diukur dari kecanggihan sistemnya, tetapi dari seberapa banyak wajah yang tersenyum karena merasa terbantu, bukan terbebani. Kisah Andi dan Bu Siti di awal tadi tidak harus berakhir dengan kesenjangan. Bisa jadi, dengan pendekatan yang lebih manusiawi, Bu Siti suatu hari nanti justru bisa mengajari Andi trik menghemat kuota data. Karena kota yang benar-benar pintar adalah kota yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat ikatan kemanusiaan, bukan melemahkannya. Sudah siapkah kota kita menjadi kota yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana dan berhati?