Jakarta Tenggelam Lagi: Saatnya Berpikir di Luar Normalisasi Sungai
Bayangkan ini: Anda baru saja membeli kopi untuk memulai hari, tiba-tiba air sudah merendam roda mobil hingga setengah ban. Itu bukan adegan film bencana, tapi pemandangan yang terlalu sering terjadi di berbagai sudut Jakarta. Setiap kali hujan deras mengguyur, ibukota seolah-olah mengingatkan kita akan sebuah janji yang tak kunjung ditepati—janji untuk menjadi kota yang layak huni. Kali ini, suara itu datang dari Hardiyanto Kenneth, anggota DPRD DKI Jakarta, yang dengan tegas menyatakan bahwa kita semua, terutama pemerintah, tak boleh lagi menutup mata. Persoalannya jauh lebih kompleks dari sekadar saluran mampet atau hujan lebat; ini tentang fondasi kota yang rapuh.
Kenneth, dalam pernyataannya yang dikutip Antara, menekankan bahwa banjir adalah alarm yang terus berbunyi, mengingatkan bahwa isu tata ruang dan lingkungan di Jakarta masih menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Dia melihat ini sebagai persoalan struktural yang sistemik. Bukan cuma soal pompa atau sedot genangan, tapi tentang bagaimana kita merencanakan ruang hidup bersama. Pendangkalan sungai, drainase yang tak optimal, dan yang paling krusial—alih fungsi lahan hijau dan resapan yang tak terkendali—adalah bom waktu yang kita ciptakan sendiri. Dampaknya? Gangguan aktivitas warga hanyalah permukaan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, dan tentu saja, guncangan terhadap perekonomian kota.
Melihat Lebih Dalam: Dari Genangan di Jalan ke Kebijakan di Meja Rapat
Pernyataan Kenneth ini menarik karena menempatkan solusi dalam dua kerangka waktu: tanggap darurat dan perbaikan fundamental. Untuk jangka pendek, dia mendorong Pemprov DKI untuk bergerak cepat dan terkoordinasi. Semua perangkat daerah harus siaga penuh. Normalisasi saluran air, pembersihan, dan penyedotan genangan di titik rawan harus jadi prioritas. Namun, yang tak kalah penting adalah sisi kemanusiaan. Kenneth menyoroti kebutuhan akan posko pengungsian yang layak, lengkap dengan air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan khusus untuk kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Ini menunjukkan bahwa penanganan bencana harus holistik, tidak hanya membuang air, tetapi juga memulihkan martabat dan keamanan warga yang terdampak.
Data yang Bicara: Lebih dari Sekadar Curah Hujan
Di sini, saya ingin menambahkan sebuah perspektif dan data yang sering luput dari perbincangan. Menurut analisis think tank perkotaan, pada periode 1990-2020, Jakarta kehilangan hampir 40% dari total ruang terbuka hijau dan daerah resapannya. Angka ini jauh lebih signifikan daripada peningkatan intensitas curah hujan. Artinya, kemampuan alamiah tanah Jakarta untuk menyerap air telah berkurang drastis. Sementara itu, proyek infrastruktur drainase skala besar seringkali hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain, tanpa menyelesaikan akarnya. Opini pribadi saya, sebagai pengamat perkotaan, adalah bahwa kita terjebak dalam pola pikir "engineering-centric". Kita terlalu fokus membangun beton dan kanal, tetapi lupa membangun ekosistem kota yang seimbang. Restorasi daerah aliran sungai (DAS) dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran tata ruang harus menjadi agenda utama, setara dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Masa Depan Jakarta: Antara Teknologi dan Kearifan Lokal
Lalu, bagaimana caranya? Selain usulan Kenneth, ada hal-hal lain yang bisa dieksplorasi. Pertama, penerapan teknologi real-time monitoring untuk sistem drainase dan pompa, sehingga gangguan bisa dideteksi dan diantisipasi lebih awal. Kedua, insentif dan disinsentif yang jelas untuk pengembang dan pemilik lahan. Misalnya, insentif pajak bagi yang mempertahankan atau menambah area resapan di propertinya, dan denda berat bagi yang mengalihfungsikan lahan hijau tanpa izin. Ketiga, dan ini yang paling penting, melibatkan komunitas. Program community-based drainage management, di mana warga dilibatkan dalam pemantauan dan perawatan saluran di lingkungannya, bisa menciptakan rasa memiliki dan mengurangi sampah yang menyumbat saluran.
Pada akhirnya, pernyataan Hardiyanto Kenneth ini adalah sebuah cermin. Dia mengajak kita semua, bukan hanya pemerintah, untuk melihat banjir bukan sebagai musibah tahunan yang tak terelakkan, melainkan sebagai hasil dari pilihan-pilihan kolektif kita dalam mengelola kota. Setiap kali kita membiarkan satu ruang hijau beralih fungsi menjadi mall, atau menganggap remeh pembuangan sampah ke kali, kita sedang menyumbang sedikit air untuk banjir masa depan. Pertanyaannya sekarang: Sudah siapkah kita, sebagai warga kota, untuk tidak hanya menuntut pemerintah bertindak, tetapi juga mengubah perilaku dan tuntutan kita sendiri terhadap ruang di Jakarta? Mungkin jawabannya akan menentukan apakah anak cucu kita nanti masih akan berkisah tentang "banjir Jakarta" atau akhirnya bisa menikmati ibukota yang benar-benar tahan terhadap cuaca ekstrem. Mari kita mulai dari hal kecil, dari lingkungan kita sendiri, karena kota yang tangguh dibangun dari komunitas yang peduli.
