Ironi di Balik Rekor Laba Pertamina: Digitalisasi Sukses, Tapi Anak Muda Andalan Ahok Jadi Tersangka

Bayangkan sebuah perusahaan BUMN raksasa yang selama ini identik dengan birokrasi lambat dan sistem manual, tiba-tiba berhasil melakukan transformasi digital yang signifikan. Itulah yang terjadi di Pertamina di bawah pengawasan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama periode 2019-2024. Namun, kisah sukses transformasi ini ternyata memiliki sisi lain yang kelam dan penuh ironi. Di balik pencapaian laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, terselip sebuah narasi tentang generasi muda berbakat yang akhirnya tersandung kasus hukum. Bagaimana sebuah kemajuan bisa berjalan beriringan dengan potensi penyimpangan yang begitu besar?

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026), Ahok mengungkap fakta menarik: Pertamina mencatat laba puncak USD 4,7 miliar pada 2023. Angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan buah dari strategi pengawasan ketat dan inisiatif digital yang dipelopori oleh para profesional muda. "Di masa kami ini, Pertamina mencapai keuntungan terbesar dari sejarahnya," tegas Ahok. Namun, pernyataan kebanggaan ini langsung diwarnai oleh realitas pahit: beberapa dari 'anak muda' yang dia apresiasi tersebut kini justru duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun.

Strategi Pengawasan dan Lompatan Digital Era Ahok

Ahok menekankan bahwa sebagai Komisaris Utama, fungsi pengawasan dijalankan secara maksimal bersama Dewan Komisaris. Mereka tidak hanya mengandalkan laporan konvensional, tetapi memberdayakan komite audit dan sistem pemantauan digital yang canggih. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam operasional perusahaan yang sangat kompleks. Menurut data internal yang diungkapkan dalam persidangan, sistem digital ini berhasil mengidentifikasi beberapa anomali transaksi lebih cepat dibanding metode lama, meski akhirnya tetap harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang.

Di sinilah peran para direktur muda berusia 30-40 tahun menjadi krusial. Ahok secara khusus menyebut nama-nama seperti Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne. Mereka dinilai memiliki kemampuan visioner untuk membangun ekosistem digital, dengan karya konkretnya adalah aplikasi 'My Pertamina'. Platform ini bukan sekadar aplikasi loyalty biasa, tetapi dirancang sebagai tulang punggung sistem distribusi dan layanan pelanggan yang terintegrasi. "Mereka cerdas dalam memahami arahan," ujar Ahok, mengakui kontribusi signifikan mereka dalam modernisasi BUMN migas tersebut.

Visi yang Tertunda dan Potensi yang Terbuang

Salah satu visi yang belum sempat terwujud, menurut Ahok, adalah implementasi subsidi berbentuk voucher digital melalui aplikasi MyPertamina. "Kalau subsidi tidak dalam bentuk uang tapi voucher digital dan anak-anak muda ini sudah membuat Pertamina yang kartu MyPertamina, itu bisa jadi keuntungan luar biasa," paparnya. Gagasan ini sebenarnya revolusioner karena bisa meminimalisir kebocoran subsidi dan meningkatkan efisiensi penyaluran. Sayangnya, rencana progresif ini kini terhambat—bukan karena masalah teknis, tetapi karena para penggerak utamanya terlibat dalam masalah hukum.

Ini membawa kita pada sebuah analisis unik: seringkali, dalam tubuh organisasi besar, inovasi dan risiko berjalan berdampingan. Para 'anak muda' yang diberi mandat untuk melakukan terobosan biasanya memiliki akses ke sistem, wewenang pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, dan pemahaman mendalam tentang celah-celah operasional—baik yang legal maupun yang berpotensi disalahgunakan. Data dari Lembaga Kajian Antikorupsi Indonesia menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, 34% kasus korupsi di BUMN melibatkan pegawai di bawah usia 45 tahun yang menduduki posisi strategis. Ini mencerminkan sebuah paradoks: generasi yang diharapkan membawa perubahan justru rentan terjebak dalam praktik lama jika sistem pengendalian internal tidak benar-benar kedap.

Daftar Terdakwa dan Skala Kerugian yang Fantastis

Ironi ini semakin terasa ketika melihat daftar sembilan terdakwa yang disidangkan. Mayoritas adalah nama-nama yang pernah menjadi bagian dari mesin kemajuan Pertamina:

1. Riva Siahaan (RS) – eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS) – eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3. Maya Kusmaya (MK) – eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
4. Edward Corne (EC) – eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
5. Yoki Firnandi (YF) – eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
6. Agus Purwono (AP) – eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
7. Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) – beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa (pihak swasta)
8. Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim
9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Nilai kerugian negara yang diduga mencapai Rp 285 triliun—angka yang hampir setara dengan 10% APBN Indonesia—menunjukkan betapa besar taruhannya. Kasus ini tidak lagi sekadar tentang penyimpangan individu, tetapi tentang kerentanan sistemik dalam tata kelola komoditas strategis negara.

Refleksi: Antara Kepercayaan, Inovasi, dan Pengawasan

Cerita ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang dalam tentang bagaimana menyeimbangkan kepercayaan kepada generasi muda dengan kebutuhan pengawasan yang ketat. Di satu sisi, kemajuan Pertamina dalam lima tahun terakhir—termasuk rekor laba USD 4,7 miliar—tidak bisa dilepaskan dari suntikan ide-ide segar dan kemampuan digital para profesional mudanya. Aplikasi MyPertamina adalah bukti nyata bahwa inovasi bisa tumbuh di BUMN ketika ada ruang untuk talenta muda. Namun, di sisi lain, kasus ini menunjukkan bahwa pemberian wewenang dan akses yang besar harus diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang benar-benar efektif, bukan hanya secara teknologi tetapi juga budaya organisasi.

Mungkin pelajaran terbesar dari kasus ini adalah bahwa transformasi digital dan tata kelola yang baik harus berjalan beriringan. Membangun aplikasi canggih saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan integritas di setiap lapisan. Sebagai masyarakat, kita patut merenung: apakah kita terlalu fokus pada hasil—seperti angka laba yang fantastis—sehingga mengabaikan proses yang sehat? Dan bagi organisasi lain, ini menjadi peringatan bahwa memajukan perusahaan dengan talenta muda adalah strategi yang brilian, tetapi harus disertai dengan 'immune system' yang kuat terhadap penyalahgunaan wewenang. Pada akhirnya, kemajuan sejati bukan hanya diukur dari laba yang membumbung tinggi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan publik dan mengelola amanah negara dengan bersih.