Dibalik Kilau Pencakar Langit: Ketika Akses Layanan Publik Hanya untuk Sebagian Warga Kota

Bayangkan dua orang yang tinggal di kota yang sama. Yang satu, di apartemen mewah dengan akses aplikasi untuk panggil dokter ke rumah, pesan tiket transportasi publik via smartphone, dan anaknya bersekolah di institusi berfasilitas lengkap hanya 10 menit dari rumah. Yang lain, di permukiman padat di pinggiran, harus bangun jam 4 pagi untuk antre air bersih, menghabiskan 2 jam dan tiga kali naik angkutan untuk ke rumah sakit rujukan, dan anaknya bersekolah di gedung yang bocor jika hujan. Mereka tinggal di kota yang sama, tetapi hidup di dunia yang berbeda. Inilah paradoks kota modern kita: semakin megah infrastrukturnya, semakin dalam jurang aksesnya bagi sebagian warganya.

Kita sering terpesona oleh narasi kemajuan—kereta cepat, gedung pencakar langit, dan digitalisasi segala layanan. Namun, di balik pencapaian itu, ada cerita lain yang jarang terdengar: cerita tentang warga yang justru semakin terpinggirkan oleh modernisasi yang seharusnya mempermudah hidup mereka. Artikel ini bukan hanya tentang ketimpangan; ini tentang ilusi kesetaraan di tengah gemerlap kota.

Modernisasi dan Ilusi "Kota untuk Semua"

Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, berlomba menampilkan wajah modern. Tapi, ada sebuah data menarik dari BPS tahun 2023 yang sering luput dari perhatian: hanya sekitar 34% penduduk perkotaan di Jawa yang merasa akses ke fasilitas kesehatan berkualitas "mudah" dan "terjangkau". Sisanya? Mereka mengeluhkan jarak, biaya transportasi, atau birokrasi yang rumit. Modernisasi, dalam banyak hal, justru menciptakan standar ganda. Layanan berbasis aplikasi, misalnya, secara teori mempermudah, tetapi secara praktis menciptakan eksklusi digital bagi mereka yang tidak melek teknologi atau tidak mampu membeli paket data.

Peta Ketimpangan: Dari Pusat Kota ke Pinggiran

Coba lihat peta distribusi rumah sakit tipe A atau sekolah berakreditasi A. Anda akan melihat pola yang jelas: mereka terkonsentrasi seperti mutiara di sepanjang koridor ekonomi utama dan kawasan elite. Sementara itu, wilayah-wilayah seperti Cilincing di Jakarta Utara, atau beberapa kelurahan di pinggiran Surabaya, sering kali hanya mengandalkan puskesmas dan sekolah dengan fasilitas terbatas. Ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pola pembangunan yang selama puluhan tahun berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan kesejahteraan.

Biaya tersembunyi (hidden cost) adalah penghalang terbesar. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya transportasi ke rumah sakit rujukan bisa setara dengan biaya berobatnya sendiri. Waktu yang terbuang di perjalanan adalah waktu yang hilang untuk mencari nafkah. Inilah yang saya sebut sebagai "pajak kemiskinan perkotaan"—beban tambahan yang harus ditanggung hanya karena seseorang tidak mampu tinggal di lokasi strategis.

Digitalisasi: Solusi atau Bencana Baru?

Di satu sisi, digitalisasi layanan seperti e-government, aplikasi kesehatan, atau platform pendidikan online adalah terobosan. Namun, tanpa infrastruktur pendukung yang merata, ia berisiko menjadi bencana. Survei APJII 2023 menunjukkan bahwa meski penetrasi internet naik, masih ada kesenjangan literasi digital yang lebar antara kelompok usia dan tingkat pendidikan. Nenek yang ingin mengurus KTP tetapi tidak paham smartphone, atau pedagang kecil yang kesulitan mengisi formul online untuk perizinan—mereka adalah korban dari transisi yang tidak inklusif.

Pendapat saya di sini cukup kuat: Digitalisasi tanpa disertai program literasi massal dan akses infrastruktur yang merata hanyalah modernisasi semu. Ia hanya memindahkan ketimpangan dari dunia fisik ke dunia digital.

Infrastruktur yang Memihak: Siapa yang Diuntungkan?

Pembangunan infrastruktur besar seperti MRT, LRT, atau tol dalam kota sering dibingkai sebagai kemajuan untuk semua. Namun, realitanya, rute dan tarifnya sering kali lebih melayani mobilitas kelas menengah ke atas dan aktivitas ekonomi formal. Sementara, angkutan umum mikro yang menjadi urat nadi warga pinggiran—seperti angkot atau bus kecil—justru sering tergusur, tidak terintegrasi, dan dianggap "tidak modern". Ruang publik seperti taman atau lapangan olahraga berkualitas juga lebih banyak ditemukan di kawasan komersial dan permukiman tertutup, bukan di daerah padat penduduk yang paling membutuhkan ruang hijau untuk kesehatan.

Dampak Sosial: Bukan Hanya Soal Kesenjangan Ekonomi

Ketimpangan akses ini melahirkan dampak berantai yang lebih dalam dari sekadar kesulitan sehari-hari. Ia membatasi mobilitas sosial. Anak dari keluarga yang kesulitan akses ke pendidikan dan kesehatan berkualitas akan sulit memutus rantai kemiskinan. Ia juga mengikis kepercayaan sosial dan kohesi warga kota. Ketika sekelompok warga merasa diabaikan oleh sistem, rasa memiliki terhadap kota pun luntur. Ini berbahaya bagi keberlanjutan kota itu sendiri.

Menata Ulang Kota: Dari Pertumbuhan Menuju Keadilan

Lalu, apa solusinya? Pertama, kita perlu menggeser paradigma tata kelola kota dari yang berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented) menjadi berorientasi pada keadilan (equity-oriented). Artinya, setiap kebijakan infrastruktur dan layanan publik harus lulus uji dampak: apakah ini akan mengurangi atau justru memperlebar ketimpangan akses?

Kedua, perencanaan partisipatif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Warga dari berbagai lapisan, terutama yang rentan, harus dilibatkan sejak awal dalam merancang layanan kota. Bukan sekadar sosialisasi, tapi benar-benar mendengarkan kebutuhan mereka. Contoh baik bisa dilihat dari beberapa kelurahan yang mulai menerapkan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang lebih inklusif dan transparan.

Ketiga, kebijakan afirmatif diperlukan. Ini bisa berupa subsidi transportasi terintegrasi untuk warga miskin kota, kuota akses layanan kesehatan di rumah sakit pusat untuk rujukan dari puskesmas pinggiran, atau mendirikan sekolah dan fasilitas kesehatan berkualitas di kawasan yang selama ini "gurun layanan".

Sebuah Refleksi untuk Kita Semua

Pada akhirnya, membangun kota yang benar-benar modern bukanlah tentang seberapa tinggi gedung yang kita bangun, atau seberapa canggih aplikasi yang kita luncurkan. Ukuran sesungguhnya terletak pada bagaimana kota itu memperlakukan warganya yang paling rentan. Apakah seorang anak yang lahir dan besar di permukiman padat pinggiran kota memiliki peluang yang sama untuk sehat, terdidik, dan bermimpi besar seperti anak yang lahir di kawasan elite?

Kota yang hebat bukanlah kota yang menyembunyikan ketimpangan di balik megahnya infrastruktur, melainkan kota yang berani mengakui masalahnya dan bekerja sama—pemerintah, swasta, komunitas, dan warga—untuk menutup jurang itu. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana: Ketika kita membayangkan "kota masa depan", apakah di dalam bayangan itu ada tempat untuk semua orang, atau hanya untuk sebagian dari kita? Mari kita renungkan, karena jawabannya akan menentukan wajah kota kita di masa depan—apakah ia akan menjadi simbol kemajuan yang sebenarnya, atau hanya panggung megah bagi ketidakadilan.