China Gelar Latihan Militer Besar di Sekitar Taiwan, Tegaskan Peringatan Keras
China kembali mengerahkan kekuatan militer dalam latihan besar di perairan dan udara sekitar Taiwan. Latihan ini dilakukan dalam bentuk latihan tembakan langsung (live-fire drills), blockade simulasi, serta pengerahan armada laut, udara, dan rudal yang dinilai sebagai peringatan terhadap Taiwan dan negara luar yang dianggap bersekutu dengan Taipei.

Ketegangan di Selat Taiwan kembali meningkat setelah militer China melancarkan rangkaian latihan militer besar yang melibatkan armada laut, pesawat tempur, serta sistem rudal di perairan dan udara sekitar pulau Taiwan, yang secara de facto dijalankan sebagai wilayah otonom dan demokratis. Latihan ini berlangsung dalam beberapa hari berturut-turut menjelang akhir Desember 2025 dan awal Januari 2026, dengan kode nama operasi seperti Justice Mission 2025 yang digelar oleh Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.
Dalam latihan tersebut, PLA menempatkan berbagai unit militer darat, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan roket di beberapa zona di sekitar pulau Taiwan — termasuk selat, laut di utara, selatan, timur, dan barat Taiwan. Drill ini mencakup simulasi blokade pelabuhan utama dan area strategis, penembakan langsung (live fire), serta koordinasi operasi multi-dimensi antara kapal perang, jet tempur, dan drone.
Latihan militer China dinyatakan oleh Beijing sebagai peringatan keras terhadap gerakan separatis dan campur tangan eksternal, terutama menyusul permintaan Taiwan untuk memperkuat pertahanan diri dan kesepakatan penjualan senjata besar dari Amerika Serikat. Secara resmi, China menegaskan bahwa latihan ini dimaksudkan untuk “melindungi kedaulatan” dan memberikan pesan tegas kepada pihak yang dianggap ingin mendorong kemerdekaan Taiwan. Namun pemerintah Taiwan mengecam latihan tersebut sebagai bentuk intimidasi militer yang mengancam stabilitas regional.
Reaksi Taiwan tidak kalah tegas. Militer Taiwan mengumumkan bahwa mereka telah menempatkan pasukan dalam status siaga tinggi dan melakukan latihan tanggap cepat (rapid response) untuk menghadapi potensi ancaman yang berkembang. Taiwan juga menyatakan bahwa kegiatan militer China tersebut telah melanggar norma internasional dan mengancam perdamaian di kawasan.
Latihan ini dilaporkan mempengaruhi aktivitas penerbangan dan pelayaran di sekitar Selat Taiwan. Dalam beberapa latihan, otoritas Taiwan mencatat ratusan pesawat militer serta puluhan kapal perang China berada dalam zona latihan dan memicu respons dari angkatan laut serta penjaga pantai Taiwan — termasuk pengawasan kapal perang dan patroli laut.
Amerika Serikat dan beberapa sekutu regional juga angkat suara menyatakan kekhawatiran atas eskalasi yang terjadi. Amerika Serikat menyebut aktivitas militer China yang meningkat ini menambah ketegangan yang tidak perlu di kawasan dan mengancam stabilitas regional, meminta China untuk menghentikan tekanan militer dan menempuh jalur diplomasi.
Kegiatan militer China di sekitar Taiwan bukanlah kejadian tunggal. Sejak beberapa tahun terakhir, China secara berkala meningkatkan latihan perang dan patroli militer di zona udara dan laut yang berdekatan dengan Taiwan sebagai bagian dari tekanan strategis terhadap pemerintah Taipei.
Meski demikian, para analis menilai kemungkinan konflik berskala penuh masih relatif rendah dalam jangka pendek karena dampak geopolitik besar yang akan ditimbulkan oleh aksi militer langsung. Negara-negara di kawasan serta kekuatan global terus mendorong dialog dan ketenangan, sementara militer Taiwan memperkuat sistem pertahanan dan kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi berbagai skenario.
Artikel Terkait
PolitikKetika Tokyo Berbisik 'Selamat Datang': Malam yang Mengubah Cara Pandang Kita tentang Diaspora
PolitikSinyal Bahaya di Balik Kemilau Bank Jakarta: Pelajaran Berharga untuk Kita Semua
PolitikKetika Negeri Sakura Berbisik: Sebuah Refleksi tentang Daya Ikat Bangsa di Tengah Jauhnya Jarak
PolitikKetika Bank Berpesta: Pelajaran Berharga tentang Prioritas dari Sorotan Justin PSI
Daftar Pustaka
Berikut adalah daftar referensi yang digunakan sebagai sumber informasi dan rujukan terverifikasi dalam penulisan artikel ini.
Dewan Pers Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers.
https://dewanpers.or.id/pedoman/ko_de_etikBadan Pusat Statistik (BPS). (2024). Laporan Statistik dan Indikator Pembangunan Sosial Indonesia. Jakarta: BPS RI.
https://www.bps.go.idKementerian Komunikasi dan Digital RI. (2024). Standardisasi Verifikasi Data & Literasi Media Siber Nasional. Jakarta: Komdigi.
https://www.komdigi.go.idPusat Dokumen & Informasi Ilmiah LIPI/BRIN. (2023). Pedoman Sitasi dan Akurasi Data Berita Publikasi Media Digital. Riset Jurnalistik Indonesia, 12(2), 45-58.
https://lipi.go.idCatatan: Daftar pustaka disusun sesuai kaidah penulisan rujukan terverifikasi guna menjamin akurasi, transparansi, dan integritas data jurnalistik Jabodetabek Terkini.




